“ Satu Tahun Perjalanan Program Sekolah Rakyat: Capaian Strategis dan Sinergi Keberlanjutan”

Menko Muhaimin: Sekolah Rakyat adalah Game Changer Penanggulangan Kemiskinan yang Cepat, Langsung, dan Tepat Sasaran

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan biasa, melainkan bentuk nyata dari politik anggaran yang memihak masyarakat paling bawah dan dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan secara cepat, langsung, dan tepat sasaran.

Hal ini disampaikan dalam acara Satu Tahun Perjalanan Program Sekolah Rakyat: Capaian Strategis dan Sinergi Keberlanjutan yang digelar di Ruang Heritage, Kemenko PM, Jakarta, Rabu (29/04/2026).

Menko Muhaimin menyatakan bahwa satu tahun pelaksanaan Sekolah Rakyat membuktikan bahwa anggaran negara yang dikelola dengan paradigma pemberdayaan mampu menghasilkan dampak yang jauh melampaui program bantuan sosial konvensional. Ia menekankan bahwa ekosistem yang dibangun Sekolah Rakyat harus menjadi sistem yang adaptif dan kompetitif, agar lulusannya dapat terhubung langsung dengan pasar kerja dan profesi-profesi strategis.

"Sekolah Rakyat adalah salah satu dari politik anggaran agar seluruh anggaran APBN kita benar-benar berdampak langsung dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Lulusan Sekolah Rakyat harus menjadi agen pemberdayaan—siswa yang berbakat terus diberi akses memadai, yang berkapasitas menjadi ilmuwan tersalurkan dengan baik, dan yang mengambil profesi tertentu disiapkan dengan sempurna," ujar Menko Muhaimin.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, memaparkan capaian implementasi Sekolah Rakyat yang telah beroperasi sejak 14 Juli 2025 dan diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026. Berdasarkan data Kementerian Sosial per April 2026, program ini telah menjangkau skala yang signifikan dalam waktu singkat.

"Sebanyak 166 lokasi Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi di 34 provinsi dengan 14.936 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang kini mengenyam pendidikan berkualitas secara gratis, didukung 2.521 guru dan 5.398 tenaga kependidikan. Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran—yang kita lakukan adalah penjangkauan. Kita datangi rumahnya berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, kita wawancara orang tuanya, dan jika setuju, kita proses lebih lanjut," jelas Mensos Saifullah Yusuf.

Mensos juga memaparkan profil nyata para siswa: 67 persen orang tua berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan, 454 siswa tidak atau belum pernah bersekolah sebelumnya, dan sebagian besar berasal dari keluarga dengan orang tua tunggal. Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah miniatur pengentasan kemiskinan—anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan melalui Bansos, PKH, Sembako, PBI-JK, hingga keanggotaan Kopdes Merah Putih, sehingga saat anaknya lulus, keluarganya telah naik kelas dan mandiri.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, memaparkan hasil pemantauan lapangan Kemenko PM yang telah menjangkau 8 provinsi, 31 kabupaten/kota, dan 31 Sekolah Rakyat. Ia juga mencatat prestasi yang membuktikan program ini tidak sekadar hadir secara fisik—seorang siswa SRMA 13 Bekasi berhasil meraih medali perunggu Olimpiade Sains Nasional bidang Matematika.

Namun, Abdul Haris juga menyoroti empat hambatan kritis yang harus segera diselesaikan bersama: distribusi lokasi yang belum mencerminkan peta kemiskinan dengan sebagian besar masih terkonsentrasi di Indonesia Barat, akselerasi pembangunan 104 titik Sekolah Rakyat Permanen Tahap 2 yang ditargetkan rampung Juni 2026, kapasitas tata kelola pemerintah daerah yang perlu diperkuat, serta ketiadaan jalur transisi terstruktur bagi lulusan menuju pendidikan tinggi maupun dunia kerja.

"Tanpa jalur transisi yang terstruktur, Program Sekolah Rakyat berisiko hanya menjadi intervensi pendidikan yang berhenti di ijazah, alih-alih investasi pemberdayaan yang berdampak seumur hidup. Ke depan, kami mendorong penguatan afirmasi wilayah prioritas kemiskinan—khususnya percepatan perluasan ke Papua, Maluku, dan daerah tertinggal lainnya—penguatan monitoring berbasis DTSEN, serta pengembangan mekanisme job matching berbasis kebutuhan industri bagi lulusan berprestasi," tegas Abdul Haris.

Forum ini menjadi momentum konsolidasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa pada tahun-tahun ke depan, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi benar-benar menjadi jembatan mobilitas sosial bagi anak-anak negeri yang paling jauh dari akses pendidikan berkualitas.